Hukum, Kehidupan & Realita

My Photo
Name:

DIEN ZHURINDAH, lahir di Pekanbaru, 17 Nopember 1981, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2004). Ketika Kuliah aktif menjadi pengurus di Lembaga Pers Mahasiswa AKLaMASI UIR, Lembaga Kajian Pembelaan Hak-hak Wanita (LKPHW) dan Senapelan Writers Association (SWA) UIR pada tahun 2004, bersama rekan-rekan di SWA telah menerbitkan buku antologi puisi “Belantara Kata”.Selepas kuliah, tepatnya Januari 2005 - sekarang magang di salah satu kantor Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili di Pekanbaru. Meskipun sekarang lebih memfokuskan diri dalam bidang hukum masih tetap setia menjadi penikmat karya sastra dan masih terus belajar, belajar dan belajar karena sebagai manusia sangat sadar jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik TUHAN (ALLAH SWT) dan kekurangan dan kekhilafan adalah milik manusia yang harus terus diperbaiki, sangat yakin bahwa Manusia berevolusi dan menjadi lebih baik secara bertahap, mempunyai prinsip hidup Be Your Self. Hp : 08127645360 / 0761-7008081. E-mail : dyenda_81@yahoo.co.id

Tuesday, January 30, 2007

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BUKAN LAGI SEKEDAR WACANA


PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BUKAN LAGI SEKEDAR WACANA

Disusun oleh : Dien Zhurindah, SH


I. Defenisi dan Tujuan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Defenisi Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga} yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga bahagia hanya dapat tercapai apabila suami – isteri bisa saling menyayangi dan menghargai satu sama lain, dimana suami sebagai kepala rumah tangga selain berperan untuk menafkahi keluarga juga harus menjaga dan mengayomi seluruh anggota keluarga, dan isteri harus selalu patuh kepada suami dangan bertindak dan berperan mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Jika suami dan isteri bisa mengerti fungsi dan perannya masing-masing maka perkawinan yang bahagia bisa tercapai

II. Perempuan dan Anak Obyek dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang timbul pertentangan / konflik antar anggota keluarga, baik antara suami dengan isteri, orangtua dengan anak-anaknya, mertua dengan menantu, dan antara anggota keluarga lainnya. Pertentangan / konflik sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan / isteri dan anak sering sekali menjadi target / obyek dari kekerasan tersebut, karena perempuan dan anak-anak secara fisik dan psikis selalu dipandang lemah dari pada pria, belum lagi ego sekelompok pria / suami yang menganggap dirinya adalah Kepala rumah tangga yang harus ditaati benar atau salah tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya.

Jarang perempuan yang bisa bersikap tegas kepada suaminya jika merasa tindakan atau perbuatan suaminya tidak layak baginya, dan sebahagian perempuan juga akan selalu menerima apapun kehendak suami karena mereka memiliki pemikiran bahwa sebagai isteri haruslah mengalah dalam segala kondisi, baik itu benar ataupun salah. Lalu bukankah tindakan mengalah dan ketidak bebasan untuk mengeluarkan pendapat walaupun dalam lingkup rumah tangga adalah suatu pembatasan akan Hak Azazi Manusia (HAM), sedangkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak yang sama untuk bisa menjalani kehidupannya secara layak dan nyaman.

Lebih lanjut ketika seorang pria dan perempuan terikat dalam hubungan perkawinan, tidak berarti isteri menjadi hak mutlak dari suami, dimana suami bisa bertindak apapun kepadanya, tidak peduli tindakan atau perbuatannya itu layak ataupun tidak di mata masyarakat ataupun hukum. Menyikapi fenomena ini, seharusnya suami dan isteri berpijak kembali pada tujuan perkawinan itu semula. Dimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Halmana pada Pasal 2 UU Perkawinan Indonesia ditegaskan :
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi dengan dicatatnya perkawinan secara hukum mengisyaratkan adanya pembatasan bahwa suami sebagai Kepala rumah tangga wajib menafkahi, mengayomi, serta menghargai isteri dan anak-anaknya dan tidak boleh semena-mena terhadap isteri dan anak-anaknya. Sebaliknya isteri sebagai ibu rumah tangga wajib untuk taat dan patuh pada suami. Sehingga kehidupan keluarga / rumah tangga akan harmonis dan jauh dari pertentangan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Wila Chandrawila Supriadi (2001 : 35-36) memandang rasa takut adalah faktor utama kenapa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, sebagaimana dikemukakannya bahwa :
Hal pertama yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya di dalam perkawinan, adalah rasa takut. Takut suami akan berbuat lebih kejam lagi kalau tahu isteri mengadu kepada pihak lain. Jarang suami yang telah diadukan oleh isteri menjadi sadar dan berhenti menyakiti isteri, bahkan biasanya akan lebih buruk memperlakukan isterinya. Di samping itu rasa takut ini beralasan, ada kemungkinan kalau isteri mengadu kepada pihak lain, belum tentu pihak lain mau/ dapat membantu.
Rasa takut lain, yang juga banyak menghinggapi isteri, sehingga isteri tetap bertahan meski pun mengalami perlakuan keras dari suami, adalah menyangkut bidang ekonomi, kebanyakan isteri yang bertahan adalah mereka yang tidak mandiri di bidang ekonomi. Para isteri yang mandiri dibidang ekonomi lebih beruntung “nasibnya” dibandingkan dengan para isteri yang secara ekonomi tergantung pada suami. Banyak juga isteri yang mandiri di bidang ekonomi, tetap bertahan karena berbagai alasan lain.
Gerakan tutup mulut ini, membuat kekerasan yang dilakukan
suami seakan-akan mendapat pembenaran. Kalau pun ada pihak lain yang mengetahui, kemudian berani menegur si suami, suami akan berkilah, yang mengalami sendiri (isteri) diam saja, mengapa orang lain yang ribut dan turut campur?
Selanjutnya, yang menyebabkan isteri tetap bertahan adalah keengganan untuk bercerai, karena berbagai alasan. Meski pun angka penceraian di Indonesia termasuk tinggi, tetapi kata cerai masih dianggap tabu dan dijauhi oleh perempuan. Rasa takut menghadapi penceraian juga beralasan, karena masyarakat yang seringkali melecehkan perempuan yang putus perkawinan karena penceraian.


III. Ketentuan Hukum tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya Pemerintah Indonesia pada tahun 2004 telah menerbitkan / mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Adapun point – point penting dari UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini adalah mengatur sebagai berikut :

1. Tentang ketentuan umum yaitu :
a. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga , dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

d. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

e.Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlidungan dari pengadilan

f. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

g. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan. (Pasal 1 UU PKDRT).

2. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
a. Suami, isteri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, ; dan/atau
c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Pasal 2 UU PKDRT).

3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas :
a. Penghormatan hak azazi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. non diskriminasi; dan
d. perlindungan korban. (Pasal 3 UU PKDRT).

4. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan:
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. (Pasal 4 UU PKDRT).

5. setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan Fisik.
Dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis.
Dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual.
Kekerasan seksual meliputi :
- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

d. penelantaran rumah tangga.
Dimaksud penelantaraan rumah tangga ialah :
- setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 5 - 9 UU PKDRT).

6. korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani. (Pasal 10 UU PKDRT).

7. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Ketentuan Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Seriap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT).

2. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atai luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT).

3. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana perjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT).

4. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT).

5. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT).

6. Dalam hal perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT).

7. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (Pasal 46 UU PKDRT).

8. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 47 UU PKDRT).

9. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Point 7 & 8 diatas (Pasal 46 & 47 UU PKDRT) mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 48 UU PKDRT).

10. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
a. menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
b. menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (Pasal 49 UU PKDRT).

11. Selain pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dari point 1 – 10 di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. (Pasal 50 UU PKDRT).

12. Tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan psikis, Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. (Pasal 51 - 53 UU PKDRT).


IV. Islam Tidak Mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Defenisi dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991).

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 2-6 Kompilasi Hukum Islam).

Kewajiban dan Hak Suami dan Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991).

1. Kewajiban suami isteri yaitu :
- Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama. (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam).
2. Hak suami isteri yaitu :
- Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam).

3. Kewajiban suami yaitu:
- Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
b. biaya rumah tangga, biaya perkawinan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
c. biaya pendidikan anak.
- kewajiban suami terhadap isterinya seperti mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- Kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz. (Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam).
4. Kewajiban Isteri yaitu :
-
Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. (Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam).
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah.
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Kewajiban suami tersebut berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memimpin isteri, dan hal ini tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada perintah suami. Taat kepada perintah suami dilakukan isteri terhadap perintah yang benar dan yang sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Tidak taat dengan perintah suami dimaknai juga dengan membangkang. Pembangkang dalam Agama Islam disebut nusyuz. Nusyuz dapat diartikan membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan.

Jika dalam menjalani kehidupan perkawinan, suami merasa isterinya membangkang / tidak taat kepadanya tidak serta merta suami boleh bertindak kasar dan melakukan tindak kekerasan kepada isterinya, karena hukum Islam tidak mengenal adanya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 19 : Agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan ma’ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.

Apabila terjadi nusyuz / isteri membangkang, maka suami berhak untuk memberikan nasehat kepada isterinya, jika telah dinasehati isterinya masih juga membangkang, suami boleh pisah tempat tidur dengan isteri, dan jika isteri masih juga membangkang, suami boleh memukul isteri tapi tidak boleh dibahagian wajah dan tidak boleh melukai isteri, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 34 :
Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan-perempuan yang ta’at yang memeliharakan kehormatannyawaktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memeliharakan dirinya. Perempuan-perempuan yang khawatir kamu akan kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasihat dan kamu tinggalkanlah mereka sendirian ditempat berbaringnya dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya). Jika mereka ta’at kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Apabila ke tiga hal tersebut tidak juga dapat membuat isteri patuh maka masuklah pada syiqaq atau retaknya perkawinan. Jika telah terjadi siqaq / retaknya perkawinan maka suami isteri bisa melibatkan pihak ketiga / hakam dari keluarga suami dan keluarga isteri yang bertindak sebagai penengah untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih, dan apabila hal ini tidak juga bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangga maka baru diambil keputusan terakhir yaitu penceraian.

Hukum Islam telah mengatur dengan tegas pedoman kehidupan perkawinan. Jika terjadi perselisihan antar suami isteri hukum Islam telah mengatur tahap – tahap yang mesti di lalui oleh suami isteri, dan Islam tidak mengenal adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil pemikiran di atas tersebut, hendaknya lagu lawas dengan kata-kata sebagai berikut, “... sejak dulu wanita dijajah pria, dijadikan perhiasan sangkar madu...”, tidak akan lagi terjadi di zaman reformasi dan keterbukaan seperti sekarang ini. Saat ini wanita / perempuan dituntut lebih berani untuk mempertahankan hak-haknya, yaitu hak untuk dihargai dan hidup layak, baik di lingkup keluarga maupun masyarakat, sehingga penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sekedar wacana.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga








DAFTAR KEPUSTAKAAN

Mahmud Junus, Tarjamah Al-Quran Al-Karim, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1987.

Wila Chandrawila Supriadi, Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan, CV. Mandar Maju, 2001.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wednesday, August 02, 2006

PEREMPUAN, SUBJEK ATAU OBJEK ?

Haruskah perempuan selalu menjadi objek penderita ?